Guru Bersertifikasi Jadi Rebutan Bank

Posted by Asep Ihsan on Wednesday, May 8, 2013

Guru-guru yang menyandang status guru bersertifikat, sempat dibingungkan dengan keharusan punya beberapa rekening bank. Para guru akhirnya menurut saja disuruh untuk membuka rekening bank baru, demi mendapat tunjangan profesi guru yang menjadi haknya.

Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia, Iwan Hermawan, guru jadi korban rebutan bisnis bank. Waktu rapel kekurangan pembayaran tunjangan profesi karena kenaikan gaji, guru wajib buka rekening BRI atau Mandiri. Ia mencontohkan di Bandung Jabar, guru SD dan SMP wajib pindah ke Bank Jabar Banten (BJB), karena ada nota kesepahaman (MoU) BJB dengan Kemdikbud. Untuk SMA cuma disarankan pindah ke BJB.

Namun, kata Iwan, sekarang guru SD dan SMP wajib buka rekening baru walupun sudah punya rekening BJB ."Mungkin dalam MoU ada target jumlah nasabah baru," kata Iwan.

Adapun untuk SMA/SMK, petugas BJB mendatangi sekolah dengan membawa daftar guru dan identitas nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK).

Di Jakarta, menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, menyatakan, para guru juga disuruh membuka rekening baru. Pada Februari lalu ada surat edaran, pembayaran tunjangan profesi guru SD dan SMP lewat BRI, dan SMA/SMK lewat Bank Mandiri.

"Buka rekeningnya gampang, tidak perlu uang setoran awal. Tetapi ini bisa membuat bingung guru, karena ketentuannya berubah-ubah," kata Retno.

Terkait masalah tunjangan sertifikasi, Mendikbud membantah jika Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tahap I (Januari-Maret) tahun 2012 belum dibayarkan karena belum diedarkannya Surat Keputusan terkait pencairan dana tunjangan tersebut. Dikatakannya, SK pencairan tunjangan itu sudah diturunkan sejak jauh hari ke masing-masing daerah.

Menteri menyampaikan bahwa kemungkinan terbesar tunjangan profesi belum diterima oleh para guru adalah karena urusan verifikasi data, misalnya karena pemerintah daerah harus memastikan semua guru penerima tunjangan telah memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam dalam sepekan. Hambatan lainnya adalah karena banyak guru yang tidak konsisten dalam menggunakan nomor rekening.

Menteri Nuh menuding, banyak guru yang selalu berganti bank dengan alasan tertentu sehingga mengganggu pendataan administrasi. Pihaknya tak tahu alasannya , tapi banyak guru yang tak konsisten dengan nomor rekeningnya. Katanya rekening bank yang dimiliki guru bisa berganti-ganti.


Sumber: Kompas

Read more

Proses Pembayaran Tunjangan Guru Akan Direvisi

Posted by Asep Ihsan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA. pada tahun 2012 mengemukakan niatnya untuk merevisi proses pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Kebijakan tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tak terjadi keterlambatan pada pencairan TPP di tahap selanjutnya.

Di Negara kita, masih banyak guru, khususnya di daerah yang belum menerima tunjangan profesi tahun 2012. Padahal sejatinya, para guru berhak menerima tunjangan tersebut paling lambat pada April 2012.

"Intinya kita tidak akan tinggal diam, tapi akan mencari solusi terbaik agar pencairan tak lagi terlambat. Revisi ini seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sudah kami tarik ke pusat," kata Nuh, saat ditemui di kediamannya, di Jakarta, Kamis (17/5/2012).

Ia melanjutkan, mekanisme baru masih terus dijajaki dengan mengidentifikasi kendala yang mungkin akan ditemui jika proses penyalurannya direvisi. Terlebih pada penyaluran tunjangan di tahap III (Juli-September) yang bertepatan dengan masa ajaran baru.

"Saya rasa kendala cukup rumit ada di penyalurab tahap ketiga, karena bertepatan dengan ajaran baru. Maka dari itu, verivikasi data harus diselesaikan dari sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melalui Sekretaris Jenderalnya, Retno Listiyarti memberikan pernyataan sikap terkait telatnya penyaluran tunjangan profesi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menuding pemerintah tak berdaya dalam melaksanakan program tunjangan profesi guru. Hal itu dibuktikan dengan belum diterimanya tunjangan para guru sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Yakni, Bulan April 2012 untuk tunjangan bulan Januari sampai Maret. Atas dasar itu, pihaknya mengeluarkan pernyataan sikap agar pemerintah dapat bersungguh-sungguh memperbaiki pelaksanaan tunjangan profesi pendidik.

Dikatakan Retno, FSGI mendesak pemerintah agar segera memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi pendidik (TPP) agar bisa diterima guru tepat waktu.

Yakni pada bulan April (tahap I) untuk rapelan Januari sampai Maret, Juli (tahap II) untuk rapelan April sampai Juni, Oktober (tahap III) untuk rapelan Juli sampai September, dan Desember (tahap IV) untuk rapelan Oktober sampai Desember.

"Pemerintah juga jangan membuat birokrasi yang rumit terkait tata cara pencairan TPP, karena itu adalah hak guru yang dijamin oleh Undang-Undang," kata Retno, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Kamis (17/5/2012).

Ditambahkan olehnya, pemerintah juga harus memberikan pengawasan ketat terkait pelaksanaan pemberian tunjangan tersebut. Kalaupun ada pemerintah daerah yang terbukti menunda atau mempersulit proses pencairan, menurutnya, Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap para oknum pelakunya. Pihak FSGI menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama jajarannya sebagai pihak yang mengatur tata kelola pencairan tunjangan itu, mau terus memperbaiki kinerjanya.

Sumber: Kompas

Read more